RSUD Soekandar Kini Melayani Persalinan Bumil ODHA

Menyusul diketahuinya 62 kasus baru orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan tiga di antaranya dalam kondisi hamil pada 2016 ini, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mojokerto mengklaim proses persalinan bisa terlayani di RSUD Prof Dr Soekandar Mojosari.

Kepala Dinkes Kabupaten Mojokerto Didik Chusnul Yakin mengungkapkan, pihaknya tidak akan merujuk pasien ODHA yang melahirkan ke rumah sakit lain atau luar kota. Menurutnya, RSUD Prof Dr Soekandar Mojosari sebagai rumah sakit pemerintah saat ini sudah mampu menangani. ”Ya, rumah sakit kita (RSUD Prof Dr Soekandar, Red) sudah bisa menerima pasien itu,” ungkapnya Minggu  (13/11). 

Karena, jelas dia, pada November ini pihak RSUD telah menangani proses persalinan satu orang ODHA. Oleh sebab itu, ketiga ibu hamil (bumil) yang positif mengidap HIV/AIDS direncanakan akan dilakukan pelayanan bersalin di rumah sakit pelat merah tersebut. ”Kemarin ada satu orang yang berhasil terlayani. Jadi, rumah sakit sudah siap,” tukasnya. 

Sementara itu, Wakil Direktur Pelayanan RSUD Prof Dr Soekandar Djalu Naskutub menambahkan, tidak ada perbedaan penanganan proses persalinan antara pasien HIV/AIDS dengan pasien umum. Hanya saja, ada beberapa yang memang harus dilakukan secara khusus. ”Seperti pada APD-nya (alat perlindungan diri) itu single use. Istilahnya sekali pakai saja,” terangnya. 

Djalu menjelaskan, akan jauh lebih baik apabila pasien HIV/AIDS melakukan kontrol rutin sejak masa kehamilan. Sehingga, kesiapan bagi tenaga medis bisa dimaksimalkan. ”Yang penting sebelum melahirkan sudah bisa terkontrol, sehingga rumah sakit pun persiapannya lebih matang,” ujarnya.

Dia menyatakan tidak akan menolak ataupun merujuk pasien yang akan melakukan persalinan. Sebab, rumah sakit sudah siap dengan peralatan berikut tenaga medisnya. ”Yang jelas untuk RSUD Mojosari sudah mempersiapkan kalau memang ada pasien HIV/AIDS siap melayani,” tambahnya.

Dia membenarkan, RSUD Mojosari telah berhasil menangani seorang pasien yang melahirkan melalui operasi Caesar. Menurutnya, hal itu dilakukan sesuai dengan standart operating prosedure (SOP) bagi pasien HIV/AIDS. ”Protapnya kita sudah tahu kalau itu HIV/AIDS. Secara SOP-nya harus dilakukan operasi,” tandasnya. (tata)

Selengkapnya

Jembatan Senilai Rp 40,2 miliar Ambruk Rekanan Terancam Sanksi Blacklist.

Rekanan proyek jembatan Pulorejo-Blooto (Rejoto) di Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto, PT Brahmakerta Adiwira terancam sanksi blacklist. Pasalnya, mega proyek senilai Rp40,2 miliar tersebut harus selesai akhir tahun 2016 ini namun saat pemasangan grider (balok diantara penyangga) keenam, balok ambruk.

Walikota Mojokerto, Mas'ud Yunus menyatakan, ambruknya jembatan Rejoto masih menjadi tanggung jawab penuh pihak kontraktor. "Mau gimana lagi, itu kecelakaan murni. Hari ini Dinas PU melakukan penghitungan ulang progres dan reschedul pekerjaan," ungkapnya, Senin (14/11/2016).

Masih kata orang satu di Kota Mojokerto ini, menekankan agar jembatan yang menghubungkan Kelurahan Pulorejo dengan Kelurahan Blooto di Kecamatan Prajuritkulon selesai akhir tahun 2016 nanti. Jika tidak, pihaknya mengancam akan menerapkan sanksi blacklist kepada rekanan.

"Apapun caranya itu urusan pemborong. Pokoknya, bukan Desember nanti jembatan Rejoto harus selesai, kalau tidak kena sanksi sesuai aturan, denda atau paling berat akan kita blacklist rekanan itu," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Mojokerto, Purnomo mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk mengklarifikasi penyebab ambruknya balok jembatan Rejoto tersebut. "Penyebab ambruknya analisa kami bisa juga human eror, pelaksana kurang profesional," ujarnya.

Politisi Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDI-P) ini juga menegaskan, sanksi tegas agar diberikan kepada rekanan jika pembangunan jembatan Rejoto tidak selesai tepat waktu. Meski perpanjangan diberikan, namun tegas Purnomo, sanksi denda tetap harus diterapkan.(tata)

Selengkapnya